LPP-AAN PROMOTOR AAN DAN

 ADVOKAT ANAK NEGERI

(AAN)

MODUL PENGAJAR

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

NO.	MATERI AJAR	SESI	POKOK BAHASAN	PENGAJAR

1. I. Materi Dasar

 

1.	Fungsi Dan Peran	1 sesi selama 2 jam	1. Sejarah dan bentuk-bentuk organisasi advokat di Indonesia;			1. DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos.,
	Organisasi Advokat		2. Fungsi advokat dalam bantuan hukum:			2.	PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI
			a.	pelaksana hak konstitusional		3.	.
			b.	sebagai jembatan		4.
			c.  standarisasi  fungsi  dan  peran  penegakan  hukum  yang			5.
				dijalankan advokat
2.	Sistem Peradilan di	1 sesi selama 2 jam	1. Lingkup Peradilan di Indonesia:			1. DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos.,
	Indonesia		a.  Peradilan Umum			2.
			b.  Peradilan Agama			3.
			c.  Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)			4.
			d.  Peradilan Militer			5.
			e.	Peradilan Khusus		6.
				1)	Peradilan Niaga
				2)	Peradilan Anak
				3)	Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)
				4)	Peradilan Pajak
				5)	Peradilan Perikanan

 

 

• Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

2. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
3. Metode penemuan hukum

 

3.	Kode Etik Profesi	2 sesi (setiap sesi	1.	Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang		PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI 1.	DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos.,
	Advokat	selama 2 jam)		Advokat		2.
			2.	Kode Etik Advokat Indonesia:		3.
				a.  Kepribadian advokat		4.
				b.  Hubungan advokat dengan klien		5.
				c.	Hubungan advokat dengan teman sejawat	6.
				d.	Cara bertindak menangani perkara	7.

4. Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya
5. Dewan Kehormatan Advokat:
   1. Ketentuan umum
   2. Pengaduan dan tatacara pengaduan
6. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
7. Prosedur Pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat
8. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat
9. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaraan Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat
10. Cara penyampaian salinan putusan
11. Contoh-contoh kasus
12. Materi Hukum Acara (Litigasi)

4.	Hukum Perdata dan	2 Sesi (setiap sesi	1.	Surat kuasa
	Hukum Acara Perdata	selama 2 jam)	2.	Macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan class
				action/perwakilan, gugatan legalstanding, gugatan citizen law
				suit.		PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI
			3.	Mediasi
			4.	Persidangan (dalam hal perdamaian tidak tercapai) dengan
				kemungkinan tergugat tidak hadir:
				a.	Sidang tanpa kehadiran tergugat
				b.	Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian
				c.	Putusan verstek
				d.	Upaya verzet

 

1. Persidangan dengan dihadiri para pihak:
   1. Jawaban tergugat (termasuk kemungkinan eksepsi)
   2. Replik
   3. Duplik
2. Pembuktian, termasuk: pembuatan akta bukti, cara mencatat keterangan saksi
3. Kesimpulan
4. Pembacaan putusan
5. Pengambilan putusan
6. Menyatakan banding
7. Tingkat Banding (upaya hukum dan prosedur pengajuannya)
   1. Memori banding
   2. Kontra memori banding
8. Tingkat Kasasi
   1. Memori kasasi
   2. Kontra memori kasasi

8. Peninjauan Kembali (Akta peninjauan kembali)
9. Strategi Menangani Perkara
10. Contoh-contoh Kasus

 

5.	Perselisihan Hubungan	1 sesi (setia sesi	1.	Pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial
	Industrial dan	selama 2 jam)	2. Hak-hak normatif pekerja:
	Hukum Acara			a.	Hak bersifat ekonomis
	Peradilan Hubungan			b.	Hak bersifat politis
	Industrial			c.	Hak bersifat medis
				d.	Hak bersifat sosial
			3.	Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
			4.	Mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial
				menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			5.	Serikat Pekerja
			6.	Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama
			7.	Strategi Menangani Perkara
			8.	Contoh-contoh kasus
6.	Peradilan Agama dan	2 sesi (setiap sesi	1.	Ruang lingkup pengadilan agama		.
	Hukum Acara	selama 2 jam)	2.	Dasar hukum		DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos.,
	Peradilan Agama		3.	Kompetensi pengadilan agama
			4.  Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama

 

			5.	Produk-produk pengadilan agama: putusan dan penetapan
			6.	Strategi Menangani Perkara
			7.	Contoh-contoh kasus
7.	KPPU dan	1 sesi (setia sesi	1.	Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
	Hukum Acara	selama 2 jam)		tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat                                        PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI
	Persaingan Usaha		2.	Dunia Usaha dan Persaingan Tidak Sehat
			3.	Penentuan dan bentuk larangan (rule of reason dan per se-
				illegal)
			4.	Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut
				UU Nomor 5 Tahun 1999:
				a. Perjanjian yang dilarang

1. Kegiatan yang dilarang
2. Penyalahgunaan posisi dominan
3. Penggabungan (merger), konsolidasi, dan pengambilalihan (acqusition)
4. Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
5. Prosedur penanganan laporan di KPPU
6. Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU
7. Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya
8. Strategi Menangani Perkara
9. Contoh-contoh kasus

8.	Peradilan HAM dan	1 sesi (setiap sesi	1.	Tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
	Hukum Acara	selama 2 jam)	2.	Dasar Hukum Pengadilan HAM	DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos.,
	Pengadilan HAM		3.	Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat:
				a.  Tetap/permanen
				b.  Ad-hoc
			4.	Proses beracara pada Pengadilan HAM:	PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI
			5.	Perlindungan korban
			6.	Tatacara  pemberian  kompensasi,  restitusi,  dan  rehabilitasi
				terhadap  korban  pelanggaran  HAM  yang  berat  (menurut
				Peraturan Pemerintah Nomor 3)
9.	Hak atas Kekayaan	1 sesi (setiap sesi	1.	Pengertian dan lingkup HAKI;
	Intelektual	selama 2 jam)	2.	Pendaftaran HAKI;

 

			3.	Sengketa HAKI;
			4.	Tindak pidana di bidang HAKI
10.	Hukum Pidana dan	2 sesi (setiap sesi	1.	Surat panggilan
	Hukum Acara Pidana	selama 2 jam)	2.	Surat kuasa penyidikan	DR. ADV. GUSJOY S., SH., SHI., S.Sos., MH

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersangka
4. Surat penangguhan penahanan (dalam hal klien akan ditahan) (dengan kemungkinan adanya pra-peradilan)
5. Acara persidangan di pengadilan negeri:
   1. Surat kuasa
   2. Panggilan sidang
   3. Pembacaan dakwaan
   4. Eksepsi
   5. Acara pemeriksaan:
      • Formalitas persidangan
      • Tahapan acara pemeriksaan di pengadilan
      • Cara mengajukan keberatan

• Mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli

6. Pembacaan tuntutan
7. Pledoi
8. Strategi Menangani Perkara
9. Contoh-contoh Kasus

11.	Peradilan Tata Usaha	1 sesi (setiap sesi	1.	Surat kuasa
	Negara dan	selama 2 jam)	2.	Gugatan
	Hukum Acara		3.	Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan
	Peradilan Tata Usaha		4.	Panggilan sidang
	Negara		5.	Acara sidang (tingkat pertama)
				(Penundaan surat keputusan yang digugat jika permohonan
				dikabulkan)
				a.	Jawaban
				b.	Replik
				c.	Duplik
				d.   Acara pembuktian (termasuk pembuatan akta bukti)
				e.	Kesimpulan
				f.	Pembacaan putusan
				g.	Pengambilan putusan
				h.	Pernyataan banding
			6. Tingkat Banding

 

				a.	Memori Banding
				b.	Kontra memori banding
			7.	Tingkat Kasasi
				a.	Memori Kasasi
				b.	Kontra memori kasasi
			8.	Strategi Menangani Perkara
			9.	Contoh-contoh kasus
12.	Peradilan Niaga dan	1 sesi (setiap sesi	1.	Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga
	Hukum Acara	selama 2 jam)	2.	Dasar Hukum Pengadilan Niaga
	Pengadilan Niaga		3.	Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga:
				a.	Perkara kepailitan
				b.	Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
			4.	Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian
				perkara di Pengadilan Niaga
			5.	Strategi Menangani Perkara
			6.   Contoh-contoh kasus
13.	Mahkamah Konstitusi	1 sesi selama 2 jam	1.	Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi
	dan		2.	Pengertian hak uji materiil dan formil
	Hukum Acara		3.	Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi
	Mahkamah Kontitusi			dan Mahkamah Agung
			4.	Para pihak dan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi
			5.	Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi
			6.	Format permohonan
			7.	Sifat putusan Mahkamah Konstitusi
			8.	Contoh-contoh kasus
III.	Materi Non Litigasi
14.	Perancangan dan	2 sesi setiap sesi 2	1.	Pengertian, syarat, dan asas-asas kontrak bisnis
	Analisa Kontrak	jam	2.	Bentuk-bentuk kontrak bisnis
			3.	Tahapan pembuatan kontrak
			4.	Anatomi kontrak
			5.	Klausula kontrak yang spesifik
			6.	Penyelesaian permasalahan dalam kontrak
			7.	Strategi Menangani Perkara
			8.	Contoh-contoh dalam kontrak

 

15.	Organisasi Perusahaan,	2 jam	1.  Ruang lingkup aspek hukum korporasi
	termasuk		2.	Prosedur  pendirian  Perseroan  Terbatas		(PT),	Persekutuan
	penggabungan (merger)			Firma  (Fa),  Persekutuan  Comanditer		(CV),	Perusahaan
	dan pengambilalihan			Dagang (PD), koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan
	(acquisition)		3.  Dokumen-dokumen dasar korporasi
				a.	Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
				b.	Akta pendirian
				c.	Surat keterangan domisili hukum
				d.	Surat pendaftaran pajak
				e.	Surat keterangan telah berbadan hukum dari Departemen
					Hukum dan HAM
				f.	Surat izin usaha
				g.	Tanda daftar perusahaan
			1.	Perusahaan Penanaman Modal Asing
				a.	Letter of commitments
				b.	Memo Kesepakatan (memorandum of understanding)
				c.	Joint venture agreement
				d.	Akta pendirian
				e.	Letter of approval of location of land
				f.	Letter of approval for investment
				g.	Letter of ratification
				h.	Surat keterangan domisili hukum
				i.	Surat pendaftaran pajak
				j.	Surat izin usaha
				k.	Tanda daftar perusahaan
			2.	Prosedur penunjukan penjabat korporasi dan tugas-tugas dan
				pertanggungjawabannya
			3.	Pengertian  penggabungan  (merger)  dan  pengambilalihan
				(acquisition)
			4.	Prosedur dan permasalahan dalam penggabungan (merger)
				dan pengambilalihan (acquisition)
			5.	Contoh-contoh kasus
16.	Pendapat hukum (legal	2 sesi setiap sesi 2	1.	Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum
	opinion) dan Uji	jam	2.	Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi
	Kepatutan dari Segi			hukum
	Hukum (legal due		3.  Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum
	diligence)		4.	Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji kepatutan dari segi
				hukum (termasuk obyek yangdiperiksa )

 

			5.	Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat
				hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum
			6.	Format  dan  contoh  dari  dokumen  pendapat  hukum  dan
				dokumen uji kepatutan dari segi hukum
IV.	Materi Pendukung
17.	Penelusuran Hukum dan	Satu sesi selama 2	1.	Hierarki perundang-undangan di Indonesia
	Dokumentasi Hukum	jam	2.  Tehnik dan metode penelusuran dokumen hukum
				a.  secara manual
				b.  melalui internet
			3.	Tujuan penelusuran dokumen hukum
			4.	Sumber-sumber hukum
			5.	Rancangan  dokumen  hukum  dalam  rangka  litigasi  (surat
				kuasa, somasi, gugatan, eksepsi, replik, duplik, dokumentasi
				bukti-bukti,  kesimpulan,  banding,  kasasi,  dan  peninjauan
				kembali)
			6.	Contoh-contoh kasus
18.	Argumentasi Hukum	2 Sesi setiap sesi 2	1.	Pengertian dan hakikat argumentasi hukum
	(Legal Reasoning)	jam	2.	Logika dan argumentasi hukum:
				a.  Kesalahpahaman terhadap peran logika
				b.  Kesesatan (falacy)
				c.  Kekhususan logika hukum
			3.	Langkah-langkah masalah hukum:
				a.  Sruktur  argumentasi  hukum:  lapisan  logika,  dialektik,
				prosedur atau hukum acara
				b.  Langkah-langkah analisa hukum:
				1.	pengumpulan data
				2.  klasifikasi dan identifikasi permasalahan
				3.	penemuan hukum
				4.	penerapan hukum
			4.	Contoh-contoh kasus
19.	Teknik Wawancara	1 sesi selama 2 jam	1.  Pengertian wawancara
	dengan Klien		2.  Tujuan wawancara
			3.	Tempat wawancara
			4.	Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara
			5.	Struktur wawancara

 

• Pembukaan: menanyakan identitas klien
• Materi utama wawancara (pokok)

6. Tehnik bertanya
7. Tehnik mendengar
8. Menanggapi pertanyaan dari klien

Jakarta, 13 Desember 2019

DEWAN PIMPINAN PUSAT

ADVOKAT ANAK NEGERI

(DPP-AAN)

Presiden AAN

TTD

1. ADV. GUSJOY SETIAWAN, SH., SHI., S.Sos., MH

 

DOSEN PENGAJAR / PEMATERI PKPA :

1. PROF. DR. ADV. EGGI SUDJANA, SH., MSI

2. PROF. DR. JUANDA, SH., MH

3. DR. DARWATI, SH., MH

4. DR. SRI ASTUTY, SH., MH

5. DR. KARYOTO AHMADI, SH., MH.

6. DR. R. HAKIM, SH., S.Sos., MH

7. DR. ADV. GUSJOY S. SH., SHI., S.Sos., MH.

SYARAT PENDAFTARAN SUMPAH 

 

1. FOTO COPY IJAZAH SARJANA HUKUM & TRASKRIP NILAI

2. FOTO COPY KARTU KELUARGA

3. FOTO COPY KTP

4. PHOTO JAS HITAM, BAJU PUTIH DASI GELAP (BACKGROUND MERAH)

5. SKCK KEPOLISIAN

6. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI (TIDAK PERNAH SEBAGAI DIPIDANA)

7. PENYATAAN BUKAN ANGGOTA POLRI/ TNI/ PEJABAT PEMERINTAH (PNS)/ BUMD/ BUMN

8. SURAT KETERANGAN MAGANG MINIMA 2 TAHUN

9. FOTO COPY PKPA LEGALISIR

10. FOTO COPY UPA LEGALISIR

11. FOTO COPY SK OA LEGALISIR

12. PETIKAN SK DARI OA ASLI UNTUK PT (PENGADILAN TINGGI)

13. FOTO COPY BAS OA LEGALISIR

14. FOTO COPY KTA OA LEGALISIR

 

PRESIDEN AAN

TTD

DR. ADV. GUSJOY S. SH., SHI., S.Sos., MH.

 

DKI JAKARTA

1. D. NOVITA
2. JULAIHA
3. DIANA MI
4. YULIA MS

JAKPUS

1. SUNARYO SM
2. ABD. HAKIM
3. NUR HASANAH

JAKTIM

JAKSEL

1. BAMBANG P.

JAKBAR

JAKUT

1. MAMAN BS
2. HARIYATI
3. ASNAH

KAB. PULAU SERIBU

JAWA BARAT

1. JHOHAN W.
2. LUKMAN
3. SHOBIRIN
4. ARDI S.

JOKJAKARTA

JAWA TENGAH

1. ZUNI R.
2. ASHARI
3. DIKI MHN
4. TONI
5. M. FAQIH
6. RUDIANTO
7. SETIA UDY
8. K AJI SP
9. S. DSRMA SETA

JAWA TIMUR

1. KARYOTO
2. TEGUH S.
3. NURCHOLIS ALI
4. FAUZAN

NGAWI

1. IMAM S
2. ANDI M.
3. JIHAN KA
4. ALA ALA MH
5. HUSEN TU

MADIUN

1. BAMBANG S.
2. WITO
3. N. MUJIONO

MAGETAN

1. H. ANSORI XL
2. MARIAM XL

NGAJUK

1. KARYOTO A.
2. BUDI W
3. SHOLIHIN

1. PAERAN
2. SUWITO
3. NARDI
4. UST. FIRMAN

BOJONEGORO

1. AINUN NA’IM MP
2. DENI  NUGROHO

1. MAHMUD XL
2. AISAH XL